Menjerat Illegal Logging dengan Pasal Korupsi

SUMATRA Barat (Sumbar) kembali bikin kejutan. Jika sebelumnya menjadi pionir dalam pengusutan pidana korupsi di DPRD, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar membuat terobosan dengan menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pengusutan illegal logging.

Pasal korupsi akan diterapkan untuk penyidikan sekitar 13 ribu kubik kayu illegal yang ditangkap di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu (21/5/2005) lalu. Hal tersebut dikatakan Kepala Kejati (Kajati) Sumbar, Antasari Azhar kepada wartawan di Padang, kemarin.

“Kami menduga kayu yang diambil berada di luar IPK (izin pengelolaan kayu). Artinya yang mereka ambil adalah aset negara dan merugikan keuangan negara. Makanya, siapa yang terlibat akan kita jerat dengan UU TPK,” kata Antasari.

Keputusan tersebut diambil, menurutnya dengan segala resiko apa pun. “Apakah kami digugat, atau apa pun kita siap. Yang kita inginkan adalah menyelamatkan aset negara. Soalnya, masalah illegal logging memang luar biasa. Jika tidak, tak mungkin presiden berulangkali menegaskan pemberantasan penebangan ilegal,” katanya.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yayasan Citra Mandiri (YCM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM), Conservation International Indonesia dan beberapa LSM lain yang tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli (KMSP) Mentawai mendukung rencana tersebut.

KMSP Mentawai sejak awal ikut memberikan data dan mendukung langkah kejati. Koordinator KMSP Mentawai, Prasetyo memerkirakan, negara dirugikan antara Rp7,17 miliar sampai Rp10,4 miliar. “Jumlah itu dihitung dengan harga per kubik Rp550 ribu sampai Rp800 ribu,” ujarnya. Jumlah itu akan lebih besar lagi (sekitar Rp15,6 miliar) jika kayu tersebut diekspor, yang biasanya dijual dengan harga Rp1,2 juta.

Jumlah itu belum termasuk biaya lainnya, seperti restribusi untuk pemkab Mentawai yang biasanya dipungut Rp9600 per kubik. Untuk 13 ribu kubik kayu itu, totalnya Rp124,8 juta.

Pastinya, Antasari Azhar mengaku masih menghitung kerugian negara akibat penebangan ilegal tersebut. Kejati sampai kemarin sore masih meminta keterangan 10 orang yang terkait dengan kayu tersebut.

Mereka yakni, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Samuel Pangabean dan dua orang stafnya Royan Pardede dan Ondi Jublin. Kemudian, Zulkarnain dari Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Awera dan Parlian Simalingga dari KUD Simatorai Bonga Siaoan. Turut diperiksa, Direktur Utama CV ATN Tedy Antoni yang menjadi ‘mitra’ KUD tersebut beserta manajer CV ATN Hokly dan karyawan CV ATN Jailani.

“Sepuluh orang tersebut hingga siang ini masih berstatus sebagai saksi,” jelas Antasari. Pemeriksaan, menurutnya, masih akan berlangsung hingga sore.

Direktur LBH Padang, Alvon Kurnia Palma menilai, penerapan UU TPK dalam kasus tersebut sudah tepat. “Berdasar pasal 2 dan 3 dalam UU Tindak Pidana Korupsi, siapa pun bisa menjadi tersangka tindak pidana korupsi asal memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Jadi, jika memang benar ada keuangan negara yang dirugikan, penerapan UU TPK tak masalah,” katanya. (Hendra Makmur)

~ oleh hendramakmur pada 19 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: