Jerat Pelaku Illegal Logging dengan Pasal Korupsi, Langkah Kejaksaan Tersandung

TIBA-TIBA ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Padang riuh dengan suara gelak tawa pertanda kegembiraan. Dua orang pengacara, Azimar Nursuud dan Suherman saling mengucapkan selamat dan berpelukan. Beberapa pengunjung sidang yang hadir pun berteriak spontan penuh kegembiraan setelah hakim tunggal Hasnawati mengabulkan permohonan dilepaskannya tiga tersangka titipan kejaksaan yang meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro Padang itu.

Ketiga tersangka illegal logging itu meliputi Tedy Antoni (Direktur CV Andalas Terang Nusantara), Zulkarnain (Ketua Koperasi Unit Desa Mina Awera) dan Parlian Simalinggai (Ketua Koperasi Unit Desa Simatorai Monga). Ketiga tersangka tersebut ditangkap oleh tim Kejati Sumbar dalam suatu operasi pada 21 Mei silam. Barang bukti yang ditangkap langsung disita, sedangkan ketiga tersangka baru ditahan pada 26 Mei setelah diadakan pemeriksaan.

Sidang di PN Padang, Rabu (8/6/2005) yang mempraperadilkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) itu juga memutuskan dilepaskannya barang bukti berupa 1.310 batang kayu kruing bulat, sejumlah tug boat, dump trucks, dan mobil jip.

Dalam amar putusannya, PN Padang menyatakan berdasarkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan, kejaksaan tidak berwenang menangani kasus illegal logging. Kewenangan penanganan kasus tersebut ada pada kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari unsur polisi kehutanan.

Tidak seperti pemandangan di pengadilan yang dipenuhi suasana suka cita pihak penggugat, di kantor Kejati Sumbar Jl Raden Saleh tampak suasana lain. Beberapa petugas kejaksaan yang sudah mengetahui informasi tersebut hanya mengumbar senyum kecut dan mengurut dada.

“Sudah susah-susah kerja, ini hasilnya (tersangka pencuri kayu dilepaskan bersama barang bukti),” kata seorang dari mereka..

Sementara itu, puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Mentawai Anti Korupsi (AMMAK) mendatangi Kejati guna memberi dukungan agar kejaksaan terus mengusut tuntas kasus penebangan liar di Mentawai. Mereka ditemui oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Ahcjadi Sartono dan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Faisal Abbas berada di tempat dan menemui massa yang sudah membaur dengan para wartawan.

Achjadi menyatakan, kejati menghormati keputusan PN dan melepaskan tersangka dan barang sitaan. Namun, dia menegaskan kejaksaan akan tetap melakukan perlawanan.

Secara terpisah, Kepala Kejati Sumbar Antasari Azhar kepada Media menyatakan hal yang sama. “Kita akan melakukan perlawanan melalui kasasi,” tegasnya.

Antasari menegaskan penggunaan pasal korupsi bukan tanpa dasar sama sekali. “Dari sudut penegakan hukum, tindakan illegal logging merupakan kasus besar dan sudah merugikan negara. Kita akan menjerat cukong-cukong dengan pasal korupsi,” katanya.

Yang membuat Antasari heran, PN Padang sebelumnya dalam surat nomor 249 tertanggal 28 Mei telah memberi persetujuan pada Kejati Sumbar untuk menyita barang bukti tersebut. Selain itu, menurut Antasari, pengenaan pasal korupsi kepada ketiga tersangka tersebut juga bersandarkan pada pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Pada 2000, PN Padang pernah menyidangkan kasus illegal logging dengan menggunakan pasal korupsi dengan terdakwa An Rasyid. Sidang yang ketika itu dipimpin hakim Nuraina Agus akhirnya membebaskan terdakwa dari tuduhan korupsi yang diajukan jaksa Yuspar. Hakim menyatakan, tidak terdapat bukti yang menguatkan dakwaan jaksa.

Secara terpisah, Humas PN Padang Busra kepada Media menyatakan, waktu itu pemberian izin penyitaan barang bukti dari PN diberikan begitu saja tanpa pengusutan lebih lanjut.

“Namun setelah dipelajari lebih lanjut ya tidak ada bersinggungan sama sekali Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan. Sebab dalam Pasal 77 ayat (1 ) UU tersebut disebutkan yang berwenang mengusutnya yaitu polisi kehutanan dan polisi,” katanya.

Pengacara tersangka, Suherman kepada Media ajuga berpendapat penggunaan pasal korupsi dalam kasus illegal logging tidak tepat karena berdasarkan UU 41/1999, yang berwenang menyidik akasus tersebut yakni PPNS (polisi hutan) dan polisi, bukan kejaksaan.

Soal kayu yang disita, menurutnya kayu itu diambil dalam wilayah izin pemanfaatan kayu (IPK) yang telah lama ditebang dan merupakan kayu simpanan yang akan dimuat ke kapal.

“Jadi kayu itu diambil sebelum larangan dari Bupati keluar (pada 9 April silam),” jelasnya. Karenanya ia menilai tidak ada sama sekali permasalahan dengan kayu tersebut.

Kekalahan Kejaksaan di pengadilan sungguh mencengangkan, padahal sepekan sebelumnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Hendarman Supandji ketika berada di Padang menyambut baik langkah yang diambil Kejati Sumbar dengan menggunakan pasal korupsi untuk menjerat pelaku illegal logging. “Menggunakan pasal korupsi untuk menjerat pelaku illegal logging patut didukung,” katanya.

Menteri Kehutanan MS Kaban ketika berada di Aro Suka Ibu Kabupaten Solok Minggu (5/6) juga menyambut baik upaya kejaksaan tinggi tersebut. Menurut Kaban, kasus illegal logging merupakan kasus besar yang sangat merugikan negara. Dia malah berharap agar para pelaku illegal logging dijerat dengan korupsi dan pasal pembayaran pajak. Sebab jelas pelaku illegal longging tidak membayar pajak sama sekali. (Joni Syahputra/Hendra Makmur)

~ oleh hendramakmur pada 19 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: