Gagal di Kejaksaan, Polisi Diminta Ambil Alih Kasus Illegal Logging

RONA kecewa terpancar dari wajah-wajah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli (KMSP) Mentawai. Mereka tak menyangka Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (8/6), memutuskan bahwa kasus illegal logging tidak bisa diusut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK).

“Kami awalnya berharap PN melihat ini secara jernih, sehingga para pelaku kasus ini bisa dikenai sanksi yang lebih berat. Jika tidak memakai UU TPK, memakai undang-undang yang mana lagi? UU Kehutanan lebih banyak sanksi administratif,” kata Koordinator KMSP Mentawai Prasetyo, kepada Media Indonesia, Kamis (9/6/2005)

Karena PN sudah memutus Kejaksaan Tinggi tidak berwenang menyidik dan para tersangka sudah dibebaskan, KMSP Mentawai, menurut Prasetyo berharap Polda Sumatra Barat (Sumbar) mengambil alih kasus ini.

Bak gayung bersambut, Polda Sumbar malah sudah merencanakan hal itu. Kemarin, (9/6), empat aparat dari Polda (Sumbar) dipimpin Komisaris Heru Santo bertolak ke Mentawai dengan kapal.

“Mereka saya perintahkan untuk mengadakan penyelidikan, menanyai saksi-saksi, mencari barang bukti sebagai bukti permulaan yang cukup,” kata Direktur Reserse Kriminal Polda Sumbar Kombes Tedjo Sularso.

Menurut dia, Polda Sumbar akan menjerat kasus tersebut dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Mentawai, tim tersebut akan dibantu Polres Kepulauan Mentawai dan petugas kehutanan. “Tunggu saja hasil temuan mereka,” kata Tedjo.

Prasetyo mengatakan, KMSP Mentawai yang merupakan koalisi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yayasan Citra Mandiri (YCM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM), dan Conservation International Indonesia serta beberapa LSM lainnya, bersedia membantu Polda.

“Kami akan support dengan data, jika memang polisi serius menanganinya,” kata Prasetyo.

Berdasarkan hasil investigasi KMSP, menurut Prasetyo, penebangan liar tidak hanya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Awera, KUD Simatorai Monga, Sioban, dan CV Andalas Terang Nusantara (ATN).

“Semua koperasi dan perusahaan yang memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Mentawai terindikasi menebang di luar konsesi IPK yang diberikan kepada mereka,”

Di Mentawai terdapat 17 IPK yang menyebar di Pulau Siberut, Sipora, dan Pulau Pagai. Namun, baru dua pemilik IPK yang diusut karena tertangkap tangan oleh tim Kjaksaan Tinggi Sumbar 21 Mei silam. Ketika itu, mereka tepergok sedang memuat kayu ke atas kapal di kawasan Sioba, Pulau Sipora.

Pemilik IPK, kata Prasetyo, mulai menebangi pohon di luar konsesinya semenjak setahun lalu, karena di areal yang diizinkan tersebut seluruh kayunya sudah habis ditebangi.

“Temuan KMSP Mentawai di Pulau Sipora, (KUD) Mina Awera, KUD Simatorai Monga dan CV. ATN merupakan bukti awal, adanya penebangan di luar yang konsesi. Jika ini dikembangkan dan diselidiki lebih dalam, banyak hal yang selama ini disembunyikan,” kata Prasetyo.

Menurut dia, berbagai jenis pelanggaran lain juga terjadi di Mentawai. Misalnya, pemberian IPK di lahan hutan produksi serta masih berlanjutnya penebangan kayu walau IPK sudah berakhir. Jika hal ini terus dibiarkan, Mentawai suatu saat nanti bisa tinggal kenangan, karena habis ditenggelamkan banjir akibat penggundulan hutan. (Hendra Makmur)

~ oleh hendramakmur pada 19 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: