Butuh Masukan Masyarakat, Data Orang Miskin Perlu Diumumkan

BADAN Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat yang bertugas mendata jumlah keluarga miskin di daerah ini, tepat menyelesaikan tugasnya, Kamis (15/9/2005) kemarin. Pagi-pagi, Kepala BPS Sumbar Aminul Akbar sudah menemui Gubernur Gamawan Fauzi di rumah dinas gubernur, Jalan Sudirman Padang, untuk melaporkan data yang berhasil dihimpunnya.

Data tersebut menyebutkan, dari 1.070.543 rumah tangga yang ada di Sumatra Barat, sebanyak 232.234 rumah tangga (21,69%) tergolong sebagai rumah tangga miskin.

Jumlah yang terdaftar dalam data tersebut, akan memperoleh dana program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) sebanyak Rp100 ribu per bulan sejak Oktober nanti.

Namun, bagaimana teknis distribusi dana tersebut, menurut Gamawan, masih dibicarakan. “Teknis distribusinya akan dibicarakan dalam rapat presiden dengan para gubernur pada 23 September nanti. Yang jelas, saat ini tugas pendataan sudah diselesaikan tepat waktu,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Walau begitu, sejak dini gubernur mewanti-wanti agar jangan coba menyelewengkan dana untuk orang miskin yang akan dibagikan tersebut. “Beberapa bantuan dana sejenis, bahkan dengan sistem standar internasional, selama ini sering terjadi kebocoran. Ini mesti diwaspadai,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Gamawan, perlu pembentukan tim yang akan mengawasi distribusi tersebut sampai kepada yang berhak. “Makanya, juga ada usulan untuk mengumumkan data orang miskin yang dihimpun, di tiap nagari. Hal itu berguna, termasuk untuk memberi masukan apakah rumah tangga yang didata memang layak mendapat bantuan atau ada yang tertinggal,” katanya.

Dalam laporan BPS kepada gubernur disebutkan, data sensus sosial ekonomi 2005 yang baru diselesaikan tersebut, memang ditujukan untuk mendata keluarga/rumah tangga miskin. Data yang dihasilkan BPS terdiri dari tiga kategori yakni, kelurga mendekati miskin, miskin dan sangat miskin.

Disebutkan, data itu diambil dari seluruh pemukiman tetap penduduk, termasuk pemukiman liar seperti pinggiran rel kereta api, bantaran sungai dan tempat pembuangan akhir sampah. Informasi pertama, didapatkan dari satuan lingkungan terkecil seperti RT, kampung, dusun, lorong, jorong dan sebagainya. Setelah itu, petugas pencacah mewawancarai rumah tangga yang ‘diduga’ miskin tersebut.

Penetapan kategori keluarga atau rumah tangga miskin yakni mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (pangan, kesehatan dan pendidikan).

Walau BPS sudah punya konsep yang jelas tentang metode pendataan tersebut, di beberapa tempat warga masih merasa tidak puas dengan pelaksana di lapangan. Misalnya, kasus di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah, Padang . Menurut Arbi, salah satu pengurus RT di kelurahan setempat, di RT-nya terdapat 5 keluarga yang layak mendapat bantuan tersebut.

Ada kepala keluarga yang sakit sehingga tak bisa mencari nafkah, ada janda dengan beberapa anak tak punya penghasilan. Tapi mereka tak dimasukkan ke daftar, karena hanya diberi jatah dua keluarga dalam RT kami,” katanya.

Kasus yang terjadi di atas, menurut pengamat ekonomi sumber daya manusia Universitas Andalas, Prof. Elfindri, bisa diatasi dengan transparansi data di kelurahan, desa atau nagari. “Usaha untuk mengumumkan nama orang miskin di kantor kelurahan, desa atau nagari adalah untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Sehingga, jika ada nama yang layak tapi tak dimasukkan atau sebaliknya, bisa diperbaiki,” kata doktor lulusan Slinders University , Australia itu.

Menurut dia, pemberian dana kompensasi BBM Rp100 ribu per bulan, hanya salah satu langkah untuk membantu warga bertahan memenuhi kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. “Ini hanya untuk dalam jangka waktu pendek,” katanya.

Di samping itu, menurutnya, harus ada upaya pemberdayaan keluarga miskin tersebut. “Perlu pendekatan psikologis, untuk meningkatkan harga diri saudara kita itu. Jangan sampai mereka manja dan tergantung dengan bantuan. Ini bisa dilakukan dengan pendampingan di tingkat lokal,” katanya.

Hal lain, adanya pendekatan kebutuhan. “Apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat tersebut bisa diakomodir dalam kartu cap miskin. Sehingga dengan memperoleh satu kartu, mereka bisa memperoleh kemudahan untuk dibantu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi,” ujarnya. (Hendra Makmur/ Joni Syahputra)

~ oleh hendramakmur pada 19 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: