Puluhan Kilometer Pantai Sumbar Kritis

PULUHAN kilometer (km) pantai barat Sumatra di Sumatra Barat (Sumbar) dalam keadaan kritis akibat gelombang pasang. Di antara pantai yang kritis itu, Pantai Air Bangis dan Pantai Sasak di Kabupaten Pasaman Barat 9 km, Pantai Tiku Kabupaten Agam 5 km, Pantai Pariaman 3 km dan Pantai Padang 8,5 km.

Selain itu, juga Pantai Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 4 km yang terkena gelombang besar pada Kamis (6/5) lalu, serta beberapa pantai lain di Pesisir Selatan sepanjang 5 km.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, Ismet bersama Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Sungai Danau dan Pantai PSDA, Zainal Saleh, kepada Media Indonesia, Senin (10/5/2004).

Menurut Ismet, pihaknya sudah mulai melakukan penanggulangan semenjak 1998 dengan membangun krib atau tanggul yang dibuat dari susunan batu-batu besar. “Krib ini, sebelumnya hanya ada di Pantai Padang sepanjang 8,5 km yang dibangun tahun 1960-an,” katanya.

Di Padang, Dinas PSDA Sumbar akan melanjutkan pembangunan krib tersebut sepanjang 200 meter lagi. “Juga di Pantai Sasak untuk sementara sepanjang 300 meter, sesuai ketersediaan dana,” ujar Ismet.

Menurutnya, untuk pembangunan satu tanggul batu tersebut dibutuhkan dana Rp300 juta. “Pembenahan pantai selama ini, setidaknya sudah menghabiskan Rp60 miliar,” kata Zainal. Selain pembangunan krib, penanggulangan pantai juga dilakukan dengan pembenahan muara.

Selain pantai, sebanyak 66 sungai dari sekitar 600 sungai besar dan kecil di Sumbar yang bermuara di pantai barat, saat ini juga dalam kondisi kritis. “Ketika hujan airnya meluap dan ketika kemarau, kering tak berair,” kata Ismet. Lima di antara sungai tersebut sudah dibenahi oleh Dinas PSDA dengan membuat tanggul maupun pelurusan sungai.

Sungai yang sudah dibenahi itu, Batang Tarusan di Pesisir Selatan menghabiskan dana Rp1,3 miliar, Batang Surantiah di Pesisir Selatan menghabiskan Rp1 miliar, Sungai Sibinail Rp500 juta, Batang Laweh di Solok Selatan menghabiskan Rp3 miliar dan Batang Anai menghabiskan Rp5 miliar.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, Agus Teguh Prasetyo, penanggulangan di daerah hilir harus disertai pembenahan masalah di daerah hulu. “Sungai rusak karena penebangan hutan liar dan pembukaan lahan pertanian yang tidak terencana di daerah hulu,” katanya.

Semenjak reformasi, menurutnya, illegal logging malah makin marak. “Indikasinya, daerah di Padang yang dulu tidak banjir, beberapa tahun belakangan ini sering banjir.” Jadi, penanggulangan banjir di hilir sama juga bohong kalau penebangan hutan dibiarkan begitu saja.

Begitu juga pantai, menurut Agus, kritis karena rusaknya mangrove yang melindungi pantai dari ombak besar. “Contohnya di Pariaman dan Mentawai, hutan bakau dan nipah dirusak sehingga tak ada lagi yang melindungi pantai,” jelasnya. (HR)

Oleh: Hendra Makmur untuk Media Indonesia

~ oleh hendramakmur pada 16 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: