Ketika Dewan Diceramahi Jaksa Soal Korupsi

ANGGOTA Partai Keadilan Persatuan (PKP) Indonesia , Nofrizal Chai, bergegas maju ke mikropon yang terletak persis di depan panggung Gedung Rohana Kudus, di Komplek Gelanggang Olah Raga (GOR) H. Agus Salim, Padang , Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (14/8/2004) lalu. Di belakang meja di atas panggung itu, duduk nara sumber tunggal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muchtar Arifin, didampingi Asisten Pidana Khusus Achyadi, Jaksa Yuspar serta moderator dari TVRI Sumbar, Fajriati Syahnuir.

“Saya anggota DPRD Padang periode 1999-2004 dan kembali duduk pada periode sekarang. Saat ini saya menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Padang dalam kasus dugaan korupsi. Jika saya divonis, mungkin tak bisa menghabiskan lima tahun masa jabatan di dewan,” kata Nofrizal yang mengenakan jas dan celana serba hitam.

Yang lebih berat dari itu, menurutnya, vonis masyarakat yang sudah terlebih dahulu menganggap anggota dewan koruptor. “Kita seharusnya juga tak menutup mata pada berbagai peraturan otonomi daerah yang tidak jelas, membuat ragu dan seolah menjebak anggota dewan dalam penyusunan anggaran. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh DPRD di Sumbar, tapi hampir seluruh DPRD di Indonesia. Mengapa jaksa hanya membidik Sumbar, ada apa?” kata Nofrizal berapi-api disambut tepuk tangan hadirin.

Nofrizal bersama lebih dari 200 anggota dewan dari DPRD Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman, periode 2004-2009, saat itu memang tengah mengikuti pembekalan anti korupsi yang diberikan Kejati.

Sebagian besar dari mereka adalah anggota baru yang belum pernah duduk di DPRD. Hampir semuanya terlihat serius mengikuti ceramah kejati, walau beberapa di antaranya ada juga yang terlihat malas-malasan dan mengantuk. Acara berlangsung selama enam jam, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Selain mereka, pejabat eksekutif dari lima daerah tersebut juga ikut dalam pembekalan itu.

Acara yang diberi tajuk ‘Diskusi Sehari tentang Pemahaman UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam Proses Penyusunan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD menuju Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang Bersih dan Bebas KKN’ itu, diadakan Kejati Sumbar didukung pemerintah provinsi Sumbar itu.

“Ini merupakan gelombang pertama. Selanjutnya, sekitar 400 anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota lainnya akan mengikuti acara itu dalam gelombang selanjutnya,” kata Wakajati R. J. Soehandoyo, yang jadi ketua pelaksana.

Menjawab mengapa Sumbar dianggap gencar melakukan penyidikan korupsi dibanding daerah lainnya, menurut Kejati Muchtar Arifin, karena personil kejaksaan di Sumbar memang lebih cepat. “Pengusutan korupsi DPRD selama ini karena memang jaksa melihat ada pelanggaran hukum, tak ada nuansa politis.”

Selain menjelaskan secara normatif UU No.31 Tahun 1999 tentang TPK yang kemudian diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, kejati juga menerangkan soal perkembangan pengusutan korupsi DPRD di Sumbar, termasuk eksekutif. “Ini tindakan preventif. Kita berharap di masa datang, tak ada lagi anggota dewan terhormat yang berurusan dengan jaksa,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Rusdi Zen yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, merespon positif acara tersebut. “Sebagai wakil rakyat dari Sumbar, saya awalnya malu dengan korupsi berjamaah yang terjadi. Namun, kini saya bangga karena Sumbar juga yang memulai acara seperti ini. Ini membuktikan bahwa jaksa itu bukanlah ‘malaikat penyembelih’. Komisi II adalah mitra kerja Jaksa Agung. Saya mengusulkan kepada Jaksa Agung agar acara ini juga dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Irianofri dari DPRD Pasaman mempertanyakan, mengapa jaksa juga tidak mengusut Mendagri yang diberi kewenangan membatalkan APBD provinsi dan gubernur yang menurut peraturan berwenang membatalkan APBD kabupaten dan kota yang melanggar aturan. “Siapa yang korupsi berjamaah? DPRD saja, atau ikut gubernur dan Mendagri?” ungkapnya.

Muchtar mengatakan, walau memang gubernur dan mendagri bisa kena pelanggaran administrasi, namun, secara pidana susah untuk menjeratnya. “Sementara, dewan secara causalitas, langsung terlibat di sana,” ujarnya. Makanya, kejati menggagas acara tersebut, karena masih banyak yang tidak mengerti rawannya terjadi tindak pidana korupsi ketika menyusun anggaran. (Hendra Makmur)

~ oleh hendramakmur pada 16 April 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: